Kategori: Artikel

Rezim Bashar al-Assad, yang telah memerintah Suriah selama lebih dari lima dekade, akhirnya tumbang. Pemberontakan yang terjadi secara tiba-tiba menyebabkan runtuhnya kekuasaan keluarga Assad. Bashar dan keluarganya melarikan diri ke Rusia, di mana mereka mendapatkan perlindungan dan suaka politik. Kejatuhan ini mengakhiri era pemerintahan dinasti Assad yang dimulai sejak Hafez al-Assad mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 13 November 1970.

Awal Kekuasaan Keluarga Assad

Hafez al-Assad, ayah Bashar, adalah seorang anggota komunitas Alawi, sebuah sekte minoritas yang hanya mencakup 12–15% populasi Suriah sebelum perang. Ia memanfaatkan posisinya sebagai komandan Angkatan Udara dan Menteri Pertahanan untuk membangun jaringan loyalis di militer dan Partai Ba’ath, yang kemudian membantunya merebut kekuasaan di tengah ketidakstabilan politik Suriah pada era pascakemerdekaan.

Untuk memperkuat rezimnya, Hafez mengangkat anggota komunitas Alawi, yang sebelumnya merupakan kelompok terpinggirkan, ke posisi strategis dalam militer dan pemerintahan. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan perbedaan sektarian dan etnis untuk memecah potensi ancaman, memastikan tidak ada satu kelompok pun yang dapat menantang kekuasaannya. Strategi ini berhasil menjaga stabilitas kekuasaan selama puluhan tahun, meskipun Suriah adalah negara mayoritas Sunni.

Komunitas Alawi: Dari Terpinggirkan ke Puncak Kekuasaan

Komunitas Alawi mulai mendapatkan pengaruh politik sejak kemerdekaan Suriah pada 1946. Sebagai kelompok kecil yang memiliki keyakinan berbeda dengan Islam arus utama, mereka kerap menjadi sasaran diskriminasi. Namun, di bawah rezim Assad, komunitas ini naik ke puncak kekuasaan.

Secara tradisional, kaum Alawi memiliki praktik keagamaan yang unik, termasuk penghormatan terhadap Imam Ali, yang juga dihormati oleh kaum Syiah. Namun, mereka juga merayakan tradisi seperti Natal dan tahun baru Zoroaster, yang membuat mereka dipandang liberal atau bahkan sekuler oleh Muslim lainnya di Timur Tengah. Di Suriah, perempuan Alawi tidak diwajibkan mengenakan jilbab, dan banyak yang tidak menjalankan puasa atau salat secara rutin. Praktik ini sering kali membuat kelompok Sunni ortodoks menganggap Alawi sebagai sekte sesat.

Kejatuhan Bashar al-Assad dan Rekonsiliasi Baru

Ketika Bashar al-Assad mewarisi kekuasaan dari ayahnya pada tahun 2000, ia menghadapi tantangan baru, termasuk tekanan internasional dan pemberontakan domestik. Puncaknya adalah pemberontakan yang menghancurkan rezimnya dan memaksanya melarikan diri ke Rusia. Setelah jatuhnya rezim Assad, pemberontak Sunni dan tokoh-tokoh agama Alawi bertemu di Qardaha, kampung halaman keluarga Assad, di provinsi Latakia. Pertemuan ini menghasilkan deklarasi dukungan dari sejumlah tokoh Alawi terhadap pemerintahan baru Suriah, membuka jalan menuju rekonsiliasi dan babak baru dalam sejarah politik negara tersebut.

Warisan Dinasti Assad

Kejatuhan Bashar al-Assad menandai berakhirnya kekuasaan sebuah dinasti yang mendominasi Suriah selama lima dekade. Rezim ini dikenal dengan stabilitas yang ditegakkan melalui tangan besi, manipulasi sektarian, dan dominasi militer. Meski dinasti Assad telah berakhir, warisan dan pengaruh mereka terhadap politik, masyarakat, dan komunitas Alawi di Suriah akan tetap menjadi bagian penting dari sejarah negara tersebut.

Penulis : Pristian Alaika, Wakil Ketua Kebijakan Publik dan Hikmah PC Pemuda Muhammadiyah Kebayoran Lama

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan kaum muda. Namun, dengan kemudahan akses informasi ini juga muncul tantangan besar berupa penyebaran konten hoax dan informasi yang tidak bermanfaat. Fenomena ini tidak hanya meresahkan tapi juga berpotensi mengganggu kestabilan dan keharmonisan sosial.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak pengguna media sosial yang kurang mampu membedakan antara informasi yang kredibel dan yang tidak. Akibatnya, bukannya membantu memerangi penyebaran hoax, banyak dari kita malah tanpa sadar ikut serta menyebarkan informasi palsu tersebut.

Sebagai respons terhadap masalah ini, beberapa langkah strategis bisa diambil baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi seperti Persyarikatan Muhammadiyah. Langkah pertama adalah intensifikasi sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya literasi digital. Perlu mengadakan serangkaian workshop, seminar, dan kampanye online yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat.

Selain itu, penting juga untuk mendorong dan menginspirasi kaum muda untuk menjadi produsen konten yang positif dan berdampak luas. Dengan memanfaatkan kreativitas dan kecanggihan teknologi yang dimiliki, generasi muda dapat menjadi pionir dalam menciptakan konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Konten semacam ini tidak hanya akan mengurangi dominasi konten negatif di media sosial, tapi juga membuka jalan bagi terciptanya masyarakat yang lebih berpengetahuan dan kritis.

Kebijakan pemerintah juga perlu mendukung upaya ini dengan menyediakan platform dan insentif bagi para kreator muda. Misalnya, pemerintah bisa menyediakan grant atau penghargaan bagi kreator yang kontennya diakui memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini akan mendorong lebih banyak lagi produksi konten yang berkualitas tinggi.

Kita semua memiliki peran dalam memerangi penyebaran hoax dan meningkatkan literasi digital. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan produktif. Mari mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab.

Penulis : Andri Wahyudi, Ketua Lembaga Pustaka Informasi dan Digitalisasi PCM Kebayoran Lama

Tahun 2024 jadi tahun yang penuh momen besar bagi Jakarta. Meski tidak lagi jadi ibu kota, Jakarta tetap punya peran sentral sebagai epicentrum politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Gedung-gedung tinggi, mal-mal megah, dan kehidupan kota yang dinamis tetap bikin Jakarta vital banget buat perekonomian nasional.

Di tahun ini juga, Jakarta bakal ngadain pesta demokrasi buat milih pemimpin baru. Ada tiga pasangan calon yang udah terdaftar, tapi artikel ini tidak membahas mereka, melainkan berbagai isu krusial di Jakarta yang masih harus kita hadapi. Yuk, kita bahas satu-satu!

1. Sulitnya Dapat Hunian Layak dan Terjangkau

Harga tanah di Jakarta bikin geleng-geleng kepala. Bayangin aja, harga tanah udah mencapai Rp12,4 juta per meter persegi, sementara gaji UMR sekitar Rp5 juta. Kalau nabung seluruh gaji tanpa dipakai sama sekali, kita perlu minimal 10 tahun buat beli rumah sederhana ukuran 50 meter persegi. Kayaknya, perlu dua kali reinkarnasi baru bisa kebeli, nih!

Masalah hunian tidak cuma dirasain milenial dan Gen Z aja. Menurut SUSENAS 2023, cuma 38,80% rumah tangga di Jakarta yang punya akses ke hunian layak. Dari 10 juta penduduk, cuma 56,57% yang punya rumah sendiri. Parahnya lagi, sekitar 2 juta rumah tangga tinggal di lingkungan yang tidak layak, tersebar di 181 dari 261 kelurahan.

Referensi : Harga Tanah di Jabodetabek Naik Nyaris Lima Persen per Tahun, https://webapi.bps.go.id

2. Badai Pengangguran di Kota Global

Jakarta lagi naik kelas jadi kota global lewat UU Nomor 2 Tahun 2024, yang di satu sisi bisa mendorong ekonomi, tapi di sisi lain bikin ancaman baru: pengangguran. Investasi asing dan perusahaan multinasional bikin persaingan kerja makin ketat. Kalau warga lokal nggak punya skill yang memadai, bisa-bisa mereka tersingkir.

Di tahun 2023, dari 10,67 juta penduduk Jakarta, sekitar 50,8% adalah angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka ada di angka 6,53%** atau sekitar 328.000 orang.

Referensi : https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/1084/keadaan-ketenagakerjaan-dki–jakarta-agustus-2023.html

3. Ketidaksetaraan Akses Pendidikan

Sekolah negeri di Jakarta memang punya nama, tapi angka putus sekolah masih tinggi banget. Pada tahun 2022, lebih dari 75 ribu anak terpaksa putus sekolah, bikin Jakarta jadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. Sistem zonasi PPDB juga belum efektif karena daya tampung sekolah negeri terbatas. Di 267 kelurahan, ada 86 kelurahan yang tidak punya SMP, dan 168 kelurahan tanpa SMA.

Program seperti KJP Plus sudah membantu, tapi belum cukup buat ngatasi masalah ini. Ketidaksetaraan akses pendidikan, terutama di daerah kumuh, masih terjadi. Selain itu, pemangkasan anggaran KJMU bikin makin sulit buat warga lanjut ke pendidikan tinggi.

Referensi : KJMU Jadi Polemik akibat Pemotongan Anggaran, https://news.detik.com/berita/d-6830457/dprd-dki-soal-ppdb-masalah-daya-tampung-sekolah-negeri-masih-kurang, https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/b0e0a4aafb39df3/angka-putus-sekolah-murid-sd-di-jakarta-tertinggi-nasional

4. Kemacetan Jakarta: Masih Sulit Dihindari

Meski peringkat kemacetan Jakarta turun, waktu tempuh di jalan justru makin lama. Menurut survei TomTom 2023, buat jarak 10 km, perlu waktu 23 menit 20 detik, naik 40 detik dari tahun sebelumnya. Lonjakan kendaraan bermotor yang mencapai 21,9 juta unit pada 2023 jadi penyebab utamanya, dan 79% komuter masih pakai kendaraan pribadi.

Meski transportasi publik udah mencakup 96,1% penduduk, banyak yang ogah beralih karena dinilai kurang praktis dan waktu tunggu lama. Masalah first mile dan last mile serta pengelolaan Mikrotrans juga belum optimal.

Referensi : https://www.kompas.id/baca/metro/2022/02/02/88-juta-warga-jabodetabek-sulit-akses-transportasi-publik?loc=hard_paywall

5. Udara Jakarta Makin Tidak Sehat, Sampah Menumpuk

Langit biru di Jakarta udah jarang banget terlihat. Polusi udara makin parah, dengan konsentrasi PM2.5 meningkat 48,6% dari 2017, jadi 43,8 μg/m³ pada 2023. Polusi ini muncul dari emisi kendaraan, cuaca panas, dan polusi yang datang dari luar Jakarta. Meski ada dorongan penggunaan kendaraan listrik, penggunaannya masih belum maksimal.

Selain itu, Jakarta menghasilkan 7.500 ton sampah setiap hari, dan tumpukan di TPST Bantargebang udah setara gedung 16 lantai! Solusi seperti PLTSa dan Pulau Sampah masih terhambat, dan butuh perhatian serius dari pemerintah.

Referensi : https://rendahemisi.jakarta.go.id/article/174/dampak-polusi-udara-bagi-kesehatan-warga-jakarta, https://nasional.tempo.co/read/1883141/dinas-lingkungan-hidup-dki-jelaskan-penyebab-kualitas-udara-buruk-di-jakarta

Penutup

Jakarta memang nggak lagi jadi ibu kota, tapi tantangan yang dihadapinya masih berat. Mulai dari masalah hunian, pengangguran, akses pendidikan, kemacetan, hingga polusi udara dan sampah, semuanya butuh solusi yang nyata dan terintegrasi buat masa depan Jakarta yang lebih baik.

Penulis : Pristian Alaika, Wakil Ketua Kebijakan Publik dan Hikmah PC Pemuda Muhammadiyah Kebayoran Lama